permendagri pengelolaan barang milik daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. permendagri pengelolaan barang milik daerah

17/2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah UU No. 17 2007 - Download as a PDF or view online for free. Tanggal Pengundangan. UU No 32 Th 2004 ttg Pemerintahan Daerah 2. pdf Untuk Nanti. Bimtek Barang Milik Daerah BMD Tahun 2022 – PERMENDAGRI NO. 1. Tahun. Berlaku. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Pejabat yang Menetapkan. PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal; b. d. Tentang. Permendagri Nomor 19 tahun 2016, barang milik daerah yang dapat disewa berupa: a. ( Klik Untuk Membuka/Download Dokumen) 022. id : 27 hlm. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 ini ditetapkan dengan pertimbangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2019 Penyusutan Barang Milik Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PP No 24 Th 2005 ttg Standar Akuntansi Pemerintah 3. 6. Namun, materi kali ini tidak membahas semua siklus pengelolaan BMD melainkan hanya aspek penilaian, penatausahaan, dan ganti rugi. 12 Tahun 2019 Tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan pengelolaan Barang Milik Daerah sehingga perlu diganti; c. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH - STANDAR/PEDOMAN Status. 27 Tahun 2014. Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam mengelola aset-aset publik dan mendorong terciptanya tata kelola yang baik serta pelayanan publik yang optimal. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik. Permendagri no. barang milik daerah berupa rumah negara; dan o. PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH A. 24 terkotak-kotak antara pengelolaan keuangan daerah dengan pengelolaan barang milik daerah. 3. Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 32 sampai dengan 34. bahwa untuk lebih efektif dan efisiensinya barang Daerah yang dipisahkan. Katalog Produk. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. 19 Tahun 2016, Permendagri No. (2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi: a. Bidang. Tempat Penetapan. Kamis, 26 Agustus 2021 | 27901 kali. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. 2021. Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara antara lain meliputi penerimaan daerah, pengeluaran daerah, serta kekayaan daerah. Updated Thu, 07-Sep-2023. (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik. II. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah,Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. kemendagri. Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. E. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan; c. 06 April 2016. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah bengkok, kuburan, dan titisara. Pejabat yang Menetapkan. pengelolaan BMD Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatangani. Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 540); 14. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN,. Title: Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah dan penjualan barang milik negara/daerah berupa kendaraan perorangan dinas : dilengkapi pengelolaan barang milik negara/daerah, Author: Indonesia|Indonesia. 4 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang. Besaran Tunjangan sesuai. Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, bahwa pen g elolaan barang milik daerah diatur dalam P eraturan Daerah; d. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 1K tayangan 302 halaman. (12) Diisi satuan barang yang diusulkan sesuai ketentuan yang berlaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 9 (1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 28 Tahun 2020 Perubahan PP NO. (5) Nilai riil sebagaimana. Title: 10 Tahun2017 BMD. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau12 Pasal 434 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. . Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata cara pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik. 54 hlm. 06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa BMN dan untuk BMD. DASAR HUKUM PERMENDAGRI NO 19 TH 2016. PERATURANPEDIA. barang milik daerah berupa rumah negara; dan o. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan BMD. 2 PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 19/2016 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI JAWA TENGAH 1)Luluk Fauziah 2)Maesaroh dan 3)Sekar Langit Nugraheni 1)Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Undip Email : [email protected] barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah: n. Secara garis besar tujuan dikeluarkannya Permendagri Nomor 47/2021 adalah untuk memberikan pedoman bagi pengelola barang, pengguna barang atau kuasa barang dalam melaksanakan penatausahaan BMD dengan tujuan terwujudnya tertib pengelolaan BMD yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel. Disamping itu pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan,Pengelolaan Barang Milik Daerah. Bahasa. 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. 7) b) Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka mendukung. Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum Pejabat Pengelola Barang Milik Negara, perencanaan Kebutuhan Penggunaan Pemanfaatan Pengamanan dan pemeliharaan Penilaian Pemindahtanganan pemusnahan penghapusan termasuk didalamnya mengatur tentang Tata cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan. Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Yang Sejak Awal Pengadaannya Direncanakan Untuk Dihibahkan; Mengingat : 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 3. Permendagri tersebut menggantikan kode barang yang semula diatur dengan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pasal 5 (1) Gubernur/bupati/walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara PP 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Permendagri No. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016). Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD), dinyatakan bahwa Daftar Barang disajikan dalam bentuk: a) Daftar BMD pada Kuasa Pengguna Barang; b) Daftar BMD pada Pengguna Barang; c) Daflar BMD pada Pengelola Barang; dan d) Daftar BMD provinsi. Seiring umur teknis dan fisiknya, aset-aset tersebut. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah. Tutup saran Cari Cari. 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Permendagri No. Pasal 3 Barang milik daerah meliputi: a. Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam Permendagri 19/2016. 06/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Pengelolaan Barang Milik: Daerah adalah rangkaian kegiahm dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga,. No. peraturan pemerintah no. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada Presentasi ini menyajikan pengelolaan barang milik daerah dengan mempertimbangkan peraturan yang baru, yaitu Permendagri 19 Tahun 2016. ABSTRAK: bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam rangka meningkatkan kinerja bagi pejabat pengelola BMD dan Optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, perlu menyusun mekanisme pemberian insentif pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Permendagri No 63 Tahun. Tata Cara. data barang milik daerah yang dimohonkan untuk dihapuskan, di antaranya meliputi tahun perolehan, kode barang, kode register, nama barang. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH Status. b. uran Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama. Pasal 45. Pasaman. - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan menetapkan batasan istilah yang. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, maka perlu mengatur pengelolaan barang milik daerah;. Bertempat di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK pada tanggal 4 Juli 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan. Penunjukan Pejabat Pengelola BMN/D sesuai dengan Ketentuan dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang. Permendagri Nomor 63 tahun 2020 Tentang Pemberian Insentif / Tunjangan Kepada Pejabat / Pegawai Yang Melaksanakan Pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah), diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat 1. Membuat atau memasang sticker/plakat/ tanda lainnya yang bersifat permanen dan melekat pada peralatan dan mesin, berisi tulisan yang menyatakan kepemilikan barang milik daerah; b. . 2 Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. 2004. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang. Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai dengan Permendagri No. 17. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah wujudnya aturan yang mengatur suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif,. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama. Lampiran Permendagri Nomor 19 Tahun 2016_370_2 (1). Tempat Penetapan. ahmad badri setia permana. BMD lampiran permendagri 19 tahun 2016 pedoman pengelolaan barang milik daerah. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (PP 27/2014), dan 4. 4. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. pptx HassanAsyari 133 views • 19 slides 02 permasalahan aset Widayanti Ishak 13. Sedangkan Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau yang berasal dari perolehan lain yang sah. Download Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat BARANG MILIK DAERAH BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2017 . Pengalihan aset dari pemda kabupaten/kota ke provinsiprinsipnya dapat dipersamakan dengan cara hibah. Penelitian ini bertujuan untuk urgensi penghapusan barang milik daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari; untuk. Peraturan Perundang-undangan. Barang – barang persediaan milik daerah merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintah. Pembantu pengelola barang milik daerah yang selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah. daerah yang berada dalam penguasaannya. Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Belum Tersedia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); MEMUTUSKAN: 2007. 1 3 2 08 08 08 Hasil penatausahaan barang milik daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah yang secara langsung akan menjadi bahan dalam perencanaan kebutuhan. Pp 27 th 2014pengelolaan barang milik negara daerah Winarto Winartoap 2. PERMASALAHAN Tulisan hukum ini akan membahas pengelolaan keuangan BLUD dan fleksibilitas pengelolaannya berdasarkan struktur anggaran BLUD,. Penelitian dengan judul “PERALIHAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMA/SMK DI PROVINSI LAMPUNG” yang ditulis oleh Syuratul Kahfi pada tahun 2016, dan dipublikasikan di Jurnal Fiat Justisia Vol. 47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah, karena materi muatannya bertentangan dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Download PDF. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang5. 09 Tahun 2009. (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. barang milik negara/daerah kepada Presiden sewaktu diperlukan. Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik Negara. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalamPP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam PP Nomor 84 Tahun 2014. 4. Lokasi. (13) Diisi status barang milik daerah yang pemeliharaannya dapat dibiayai APBD seperti digunakan sendiri atau pinjam pakai. Rahmad Basuki, Implikasi Hukum Penghapusan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. bab xiv, pasal 480-483, permendagri nomor 19 tahun 2016 tanggal 16-04-2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Bahasa. Pengelolaan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Jakarta. PERTIMBANGAN. Permen no. Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Menteri Dalam Negeri MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. NOMOR 19 TAHUN 2016. Tanggal Pengundangan. Tahapan Proses Penatausahaan BMD Oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pandeglang f DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik. Ia memaparkan, dalam rangka pengelolaan BMD tersebut, Kemendagri telah mengeluarkan beberapa kebijakan, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hingga Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan. 2014. Ak, CA, dalam buku Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Permendagri Terbaru: YPLBBA, 2019: 22 yaitu jika terdapat permohonan pengalihan status penggunaan barang maka harus dimintakan surat berita acara serah terima barang. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. id Change Language Ubah Bahasa. Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah. tercantum dalam permendagri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa. Berdasarkan wewenang tersebut Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan. Ganti Rugi dan Sanksi: 19. APBD - BUMD/BADAN USAHA MILIK DAERAH - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH - DESA Status. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun.